Hubungan Saudi-Amerika Serikat Badai Gurun Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Arab Saudi

0
1,472 views
Islam Times- Tidak sulit untuk mengetahui rahasia di balik kepentingan Saudi bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk melawan rezim di Suriah. Para pemimpin Saudi telah melihat perkembangan di Suriah sebagai peluang bersejarah untuk membayar kekalahan berturut-turut selama beberapa dekade belakangan, khususnya apa yang dianggap sebagai kekalahan strategis di Irak dan menguntungkan Iran.
Obama dan Abdullah

Obama dan Abdullah

Oleh: Dr. Ahmad Malli **

Hubungan Saudi-Amerika Serikat

“..Sejak 1943 saya menilai bahwa kepentingan-kepentingan negara dan bangsa saya sama dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Kami berbeda dalam beberapa hal yang bukan merupakan suatu hal yang mendasar.. Setelah Allah, kami percaya kepada Amerika Serikat.” – Ucapan Raja Faisal ibn Saud kepada Duta Besar Amerika untuk Saudi, Parker T.Hart tahun 1962 – Hart, Parker T, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership. [Indianapolis: Indiana University Press, 1998]

Kebijakan politik luar negeri Saudi pada umumnya dikenal dengan ketergantungannya pada metode “ketenangan yang sangat hati-hati,” dan secara alaminya cenderung mengadopsi kemisteriusan dan samar-samar, sebagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Saudi biasanya mengambil jalur kerahasiaan dan menghindari konfrontasi, yang oleh karena itu sangat dekat dengan ketertutupan dan jauh dari keterbukaan.

Para pemimpin Saudi percaya bahwa metode ini adalah cara teraman untuk berhubungan dengan wilayah di sekitarnya yang mengalami konflik dan jauh dari kestabilan. Itu sebabnya Saudi menetapkan untuk membuka jalan bagi aliansi jangka panjang mereka, yaitu Amerika Serikat, untuk mengambil inisiatif dan mengikuti agenda mereka di Timur Tengah yang dalam banyak peristiwa selalu di bawah persetujuan Arab Saudi.

Sebenarnya, hubungan Saudi-Amerika terbentuk pada masa Perang Dunia II, dan pada tanggal 18 Februari 1943, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengumumkan bahwa “membela Arab Saudi adalah sangat vital bagi pertahanan Amerika Serikat,” sementara perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat telah merintis jalan untuk mengukuhkan hubungan ini sepuluh tahun sebelum Roosevelt mengumumkannya, ketika perusahaan Standard Oil of California mendapatkan monopoli untuk pengeboran minyak di wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Para pendukung hubungan Washington-Riyadh setuju untuk menganggap bahwa pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Raja Saudi Abdul Aziz bin Saud di kapal pesiar “Quincy” saat sekembalinya dari pertemuan Yalta (Februari 1945) bersama dengan Stalin dan Churchill telah mengukuhkan dasar-dasar hubungan strategis untuk menjamin mengalirnya minyak ke Amerika Serikat dan para aliansinya sebagai imbalan perlindungan Washington untuk rezim Saudi.

Selama masa 70 tahun, keseimbangan antara perlindungan terhadap rezim Saudi dan aliran minyak dengan harga yang bagus diterapkan. Meskipun hubungan-hubungan ini menghadapi beberapa kali ketidaksepahaman satu sama lain dan bahkan ketegangan, namun kasus-kasus demikian tidak terlalu dianggap penting. Menurut diplomat dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh selama masa perang teluk, Chas Freeman (1989-1992), yang juga diketahui dengan ikatan kuatnya dengan lembaga-lembaga politik luar negeri AS, dia mengatakan: “Pada masa lalu, kami dapat menyandarkan diri pada mereka (Saudi), minimum tidak bertentangan dengan kebijakan AS, dan seringkali bahkan mendukung mereka..”

Namun, belakangan ini keharmonisan tersebut tidak lagi dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, dan lebih cenderung terguncang. Akhir-akhir ini, komplain dari pejabat resmi Saudi terdengar karena kepentingan-kepentingan dari aliansi kuat antara dua negara ini telah terguncang. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengadakan kunjungan darurat ke Riyadh pada bulan November 2013, ia bertemu dengan Raja Abdullah, Menteri Luar Negeri Saud Al Faysal, dan beberapa pejabat resmi Saudi lainnya; namun diragukan apakah Kerry sukses untuk membatasi/mencegah lebih jauh kemerosotan hubungan dua negara.

David Ignatius menuliskan di Washington Post mengenai keretakan hubungan AS-Saudi, menilainya bahwa “hal ini telah terjadi selama lebih dari dua tahun bagaikan gerakan lambat mobil yang rusak…” –termasuk di antaranya beberapa pernyataan yang berlebihan– namun, para peneliti Amerika Serikat bergerak jauh lebih dalam hal itu saat mereka menilai hubungan kedua negara yang telah tercapai adalah hasil dari jalan panjang kekecewaan antara keduanya, yang dimulai pada akhir perang dingin termasuk beberapa kali putus-sambung hubungan antar keduanya.

Peristiwa 11 September 2001 adalah salah satu rem bagi rakyat Amerika, sementara invasi ke Iraq tahun 2003 dan hasilnya -menurut orang-orang Saudi– bagaikan penyerahan kekuasaan oleh pemerintahan George W. Bush kepada mayoritas Syiah di sana, yang nampaknya merupakan penderitaan strategis terbesar bagi Kerajaan selama beberapa dekade terakhir.

Tidak diragukan, Riyadh tidak senang dengan adopsi pemerintahan Bush dalam hal seruan penyebaran demokrasi di Timur Tengah, karena ini juga akan mengangkat isu sensitif bagi Saudi. Namun, seruan ini malah menaikkan pamor Amerika khususnya pasca serangan 11 September, dan dengan itu kebencian antara dua aliansi ini mulai meningkat.

Pada pertikaian regional di Timur, Iran adalah lawan yang oleh Saudi hendak dibatasi kekuatannya dan mengakhiri ekspansi pengaruhnya di kawasan yang mereka nilai memiliki kaitan langsung.

Di Libanon, Saudi mendukung kelompok “14 Maret” untuk memenangkan pemilihan umum anggota parlemen pada dua masa pemilu (2005 dan 2009), dan perhatian khusus mereka adalah untuk menekan Hizbullah, aliansi Iran yang memperoleh keuntungan dalam keseimbangan hak untuk memenangkan “Veto” dalam pemerintahan Libanon setelah perjanjian Doha. Di kemudian hari, kelompok aliansi “14 Maret” mendapati diri mereka berada di luar pemerintahan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Najib Miqati.

Di Irak, meski dengan berbagai usaha Saudi, mereka gagal untuk memaksakan pilihan mereka dalam penunjukan Iyad Alawi sebagai Perdana Menteri, walaupun bloknya dalam parlemen Irak adalah yang terbesar. Namun, lawannya yaitu Nouri Al Maliki, yang memiliki kedekatan dengan Tehran, tetap pada posisinya sejak pemilu 2010.

Pada masalah Palestina, Raja Abdullah mensponsori “Perjanjian Mekkah” antara kelompok Fatah dan Hamas, dan salah satu tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjauhkan Hamas dari pengaruh Iran. Namun, perjanjian ini jatuh gagal hanya dalam hitungan bulan setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza yang membuatnya semakin dekat berhubungan dengan Iran.

Seluruh usaha ini telah gagal pada level regional. Saudi telah menghadapi kegagalan sejak delapan tahun, sementara Iran mengalami kesuksesan, menurut pakar dari Amerika Serikat urusan Teluk dan semenanjung Arab, Gregory Gause.

Mengikuti perkembangan “Musim Semi Arab” yang dimulai pada awal tahun 2011 yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah, Saudi tidak lagi menyembunyikan kemarahannya, dan fokus mereka saat itu adalah Mesir ketimbang Tunisia, karena kejatuhan Mubarak merupakan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi Saudi, karena mereka menilai bahwa rezim Mubarak memiliki bobot tertentu yang mereka butuhkan untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh kekuatan Iran.

Jurang pun semakin melebar antara Riyadh dan pemerintahan Obama. Saudi memiliki beberapa alasan serius sebagai perhatian mereka pada pemerintahan ini, yang menurut pendapat mereka, Amerika telah salah memperhitungkan bahaya dari “Musim Semi Arab” dan hasilnya. Terlebih lagi, mereka (Amerika) tidak mempertimbangkan keuntungan Saudi ketika menangani perkembangan yang terjadi. Saudi tidak pernah mampu membayangkan akhir kekuasaan dari Raja Bahrain, Al Khalifa, akan sama dengan Mubarak, karena kemungkinan perubahan politik apapun di sana adalah suatu kekalahan Arab Saudi di hadapan Iran. Belum lagi akibat-akibat langsung yang akan ditimbulkan pada orang-orang Syiah Saudi di bagian timur negara itu yang akan melakukan revolusi melawan Al Saud jika revolusi di Bahrain berhasil.

Berdasarkan hal tersebut, kepemimpinan Saudi merasa tidak terima dengan kritik-kritik ‘sopan’ Amerika atas penindasan yang dilakukan oleh penguasa Bahrain di bawah dukungan Saudi kepada para pelaku protes damai oleh kaum mayoritas Syiah di sana. Saudi juga merasa frustasi dengan sikap pemerintahan Obama dan menganggapnya sebagai salah satu bukti bahwa pemerintahan AS tidak mempertimbangkan kekhususan Bahrain bagi Arab Saudi dalam hal kedekatannya, yang terletak hanya 25 kilometer dari wilayah timur Saudi.

Sementara itu, era paska Mubarak tidak menghasilkan perjanjian apapun antara Saudi dan AS atas Mesir. Bahkan, kedua pihak mendapati diri mereka berdiri pada posisi yang saling berhadapan, sebagaimana kelompok “Stratfor for Intelligence Studies” meletakkan perbedaan antara dua negara tersebut terkait krisis Mesir dalam konteks ‘penyimpangan’ Kerajaan Saudi dari kebijakan Amerika Serikat dan jalur sejarah. Riyadh terkejut dengan dukungan pemerintahan Obama kepada Ikhwanul Muslimin (IM) setelah jatuhnya Mubarak dan menganggapnya sebagai “dosa besar” karena kelompok ini mengancam kekuasaan Monarki Saudi dalam hal pengaruh yang mereka capai. Ancaman ini di satu tangan akibat dari keberadaan kekuatan-kekuatan radikal di dalam Kerajaan yang mendukung “Ikhwanul Muslimin,” dan di tangan yang lain karena peran IM di Mesir adalah merupakan tantangan bagi Saudi karena IM menghadirkan Islam dengan bentuk yang berbeda dengan mereka. Dalam poin ini, mantan pejabat National Security Council, Denis Ross, menganggap bahwa “Arab Saudi memiliki dua musuh besar di kawasan, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Iran.”

Oleh karena itu, bukan merupakan suatu kejutan bahwa Riyadh dan semua aliansi negara Teluk (GCC) bersikap tegas untuk mendukung pengemban pemerintahan sementara Mesir. Dan ketika Washington membatalkan latihan-latihan militer dengan Kairo setelah penggulingan Mursi serta membatalkan 1.3 juta dollar bantuan militer, Saudi dan aliansi Negara Teluk-nya dengan bergegas memberikan bantuan finansial 12 kali lebih besar kepada Mesir.

Hanya di Suriah, dari semua negara yang mengalami “Musim Semi Arab,” demonstrasi didukung dan disetujui oleh Riyadh. Namun, hal ini bertentangan dengan fatwa para ulama Saudi sendiri yang melarang demonstrasi dan kemudian disebarkan secara luas melalui media-media Saudi untuk tidak mengakui gerakan publik apapun baik di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan, seperti Bahrain, Yaman, Mesir dan Tunisia, dengan klaim bahwa demonstrasi-demonstrasi seperti ini menyebabkan kerusuhan dan merusak fasilitas umum dan pribadi.

Dengan perubahan dari demonstrasi damai di Suriah menjadi pemberontakan militer, kerajaan Saudi menjadi pemimpin dalam mendukung pilihan tersebut dan menyerukan secara jelas untuk menjatuhkan rezim Assad secara militer.

Tidak sulit untuk mengetahui rahasia di balik kepentingan Saudi bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk melawan rezim di Suriah. Para pemimpin Saudi telah melihat perkembangan di Suriah sebagai peluang bersejarah untuk membayar kekalahan berturut-turut selama beberapa dekade belakangan, khususnya apa yang dianggap sebagai kekalahan strategis di Irak dan menguntungkan Iran.

Lebih dari itu, Saudi melihat bahwa dengan membuat perubahan di Suriah akan mengubah keadaan di kawasan, dan Iran kemudian akan kehilangan titik tumpu penting yang akan berdampak pada hubungannya dengan Hizbullah di Libanon dan gerakan perlawanan di Palestina. Sebagai tambahannya dan bagian terpentingnya dalam perhitungan-perhitungan Saudi, bahwa mereka tidak akan sendiri dalam menghadapi rezim Assad, namun termasuk sejumlah negara di kawasan dan Barat, dan terutamanya adalah Amerika Serikat akan berada di samping mereka.

Walau demikian cara Saudi dengan konfrontasi seperti itu akan memicu fanatisme pada sejumlah besar kelompok di dalam negeri yang akan dipertahankan oleh keluarga Kerajaan Saudi di bawah slogan sektarian: “Mendukung mayoritas Sunni di Suriah untuk melawan pemerintahan minoritas Alawi.” Hal ini kemudian meluas, membuat Syeikh Saleh Al-Luhaidan, seorang mantan kepala Dewan Peradilan Tinggi Saudi dan para penasihat yang ada saat ini di Biro Kerajaan mengumumkan (jika tak ingin disebut memfatwakan) pada awal protes yang terjadi di Suriah bahwa dibenarkan untuk membunuh sepertiga rakyat Suriah (sekitar delapan juta jiwa) guna menyelamatkan duapertiga sisanya.

Para pemimpin Saudi kemudian melihat ancaman Presiden Obama melawan rezim Assad terkait serangan senjata kimia di pinggiran Damaskus (Agustus 2013) sebagai peluang sempurna melibatkan militer Amerika secara langsung untuk menjatuhkan rezim di Suriah. Saudi menaruh banyak harapan pada tingkat dimana Presiden Obama dapat mencapainya.

Frustrasi dan kepahitan semakin besar ketika Amerika dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa rezim Suriah harus memenuhi kesepakatan untuk melenyapkan senjata kimia mereka. Di sinilah nampaknya Saudi kehilangan secara ganda, sebagaimana perjanjian mengenai senjata kimia tersebut tidak hanya membentuk garis kehidupan bagi rezim Suriah dari serangan Amerika Serikat, namun juga menjadikannya sebagai partner internasional karena Suriah akan dijadikan sebagai pihak lokal yang akan mengawasi penerapan perjanjian setelah cengkeraman semakin kuat pada fase sebelumnya saat konflik, ketika itu diabaikan oleh banyak negara Barat dan negara-negara kawasan, yang meletakkan pengunduran diri Presiden Bashar Al Assad sebagai syarat utama untuk menyelesaikan krisis Suriah.

Setelah pengumuman tercapainya perjanjian Jenewa (24 November 2013) pada persoalan Nuklir Iran antara kelompok negara P5+1 dan Iran, frustasi Saudi kepada pemerintah Obama mencapai puncaknya. Hal ini bukan semata-mata karena penandatanganan perjanjian, namun lebih pada jalan yang dicapai, bahwa perjanjian itu disiapkan di bawah kerahasiaan total dengan negosiasi melalui jalur samping antara utusan Amerika Serikat dan Iran melalui beberapa tahap, setidaknya delapan bulan sebelum akhirnya penandatanganan perjanjian di Jenewa.

Apa yang juga membuat para pemimpin Saudi sangat marah besar dan menambah kepahitannya adalah bahwa mereka seperti suami yang dikhianati, karena proses perjanjian rahasia antara Amerika dan Iran terjadi di belakang punggung mereka. Apa yang lebih membuat marah Saudi adalah bahwa negosiasi itu kemudian diketahui dilakukan di negara tetangganya, khususnya Oman. Negara ini dianggap sebagai partner mereka karena juga sebagai pembentuk Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Corporation Council). Selain itu, baik para sekutu Amerika maupun negara Teluk lainnya tidak peduli untuk memberitahu Saudi tentang negosiasi yang terjadi, Saudi bahkan disamakan dengan negara-negara lainnya.

Mengapa Saudi Arabia marah terhadap Washington?

Sebuah dokumen yang dibocorkan oleh “Wikilieaks” mengutip ucapan Hillary Clinton yang mengatakan bahwa “kerajaan Saudi tetap sebagai pendukung finansial utama bagi kelompok teroris,” dan bahwa para pejabat Amerika tidak suka dengan “Model Islam” Saudi saat ini yang coba disebarkan, dan dianggap sebagai negara yang paling bertanggungjawab atas tumbuhnya radikalisme Islam, serta menggunakan kekayaan minyaknya untuk mengekspor Islam garis kerasnya melalui ulama-ulama Wahhabi.”

Selama tiga bulan belakangan ini, para pemimpin Saudi nampaknya mulai mengabaikan metode kebijakan luar negeri “ketenangan yang berhati-hati” mereka, dan saat ini memutuskan untuk secara terbuka mengungkapkan kemarahan mereka atas pendekatan yang dilakukan pemerintahan Obama melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan dan kejutan pergeseran kebijakan sebagai satu-satunya cara untuk meyakinkan Washington agar mengubah apa yang pihak Kerajaan Saudi melihatnya sebagai petualangan, menurut Simon Henderson, penulis buku “Setelah Raja Abdullah: Suksesi di Saudi Arabia.”

Indikasi pertama dari pendekatan baru yang dilakukan Saudi terlihat pada Menteri Luar Negeri Saudi, berupa penolakan Saud Al Faysal untuk memberikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2013. Dua minggu kemudian, Riyadh melakukan langkah dramatis dan tak terduga dalam sejarah mereka di PBB ketika mereka melepaskan kursi bergilir untuk jabatan Dewan Keamanan (18 Oktober 2013). Sikap ini mengejutkan lingkaran diplomat di New York, khususnya karena Saudi selama tiga tahun belakangan ini berkampanye secara intensif, berjuang untuk mendapatkan kursi Dewan Keamanan, setelah mengirimkan 12 diplomat selama satu tahun dalam rangka kursus di Columbia University sebagai persiapan panjang untuk menjalankan tugas mereka.

Tiga hari setelah pihak Kerajaan mengumumkan meninggalkan posisi bergilir di Dewan Keamanan, Wall Street Journal dan Reuters mengutip para diplomat Eropa yang mengatakan bahwa Kepala Intelijen Saudi, Pangeran Bandar Bin Sultan memperingatkan akan adanya “perubahan besar” dalam hubungan Riyadh dengan Washington sebagai protes atas tidak adanya tindakan Amerika untuk Suriah.

Menurut Wall Street Journal, dikutip juga bahwa Pangeran Bandar Bin Sultan mengatakan bahwa ia akan menimbang kembali kerjasama dengan CIA dalam melatih para pemberontak Suriah dan akan bekerja dengan aliansi yang lain termasuk Perancis dan Jordania. Pangeran Bandar menambahkan bahwa keputusan pihak Kerajaan meninggalkan kursi bergilir di Dewan Keamanan merupakan sebuah pesan kepada Amerika Serikat dan bukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (to the United States and not to the United Nations).

Waktu dan cara Pangeran Bandar bin Sultan mengirimkan pesannya kepada Amerika memiliki beberapa indikasi. Berdasarkan waktunya, keberatan Saudi untuk datang menjelang pertemuan yang diharapkan di Paris antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan rekannya dari Saudi, Pangeran Saud Al Faysal (21 Oktober 2013). Berdasarkan caranya, hal ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam hubungan antara Saudi-Perancis, sebagaimana Pangeran Bandar bin Sultan memilih Duta Besar Perancis untuk Arab Saudi (Bertrand Besancenot) untuk menyampaikan pesannya. Ia mengundangnya pada akhir pekan (19-20 Oktober 2013) di Jeddah, dan kemudian kembali ke Riyadh, menginformasikan sejawat Eropanya mengenai isi dari pertemuan dan komentarnya kemudian dibocorkan ke Reuters dan Wall Street Journal setelahnya.

Dalam hal ini, Pangeran Turki Al Faisal juga berpartisipasi dalam kampanye Saudi melawan pemerintahan Obama, sementara dirinya diketahui pernah menjabat Duta Besar negaranya untuk Washington dan sebagai Kepala Intelijen Arab Saudi untuk jangka waktu yang sangat lama (1979 – 2001). Al Faisal memilih untuk menyampaikan pesan langsungnya dari wilayah Amerika, apakah dengan membuat pidato sebelum konferensi tahunan pembuatan kebijakan Arab-AS (22 Oktober 2013) atau dengan menampakkan diri di hadapan media-media Amerika, khususnya pada interview panjangnya di Washington Post (4 November 2013), saat ia menilai bahwa kebijakan Obama atas Suriah dan Iran adalah salah dan mengecewakan, dan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hal itu adalah dengan cara mencari solusi pada masalah Palestina dan menekan Iran yang menghadirkan dirinya sebagai pembebas orang-orang Palestina dan Suriah.

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan gap yang lebar antara pejabat Saudi dan pemerintah Obama. Hal ini bukan hanya pertidaksetujuan terbatas atas berbagai detail pada kebijakan Amerika Serikat di kawasan. Bagi Saudi, ini lebih dari sekadar sebuah tindakan oposisi atas seluruh kebijakannya, sebagaimana Menteri Luar Negeri Saudi, Saud Al Faysal komplain pada waktu lalu mengenai pemerintahan George W. Bush, yang mengatakan pada tahun 2001 bahwa “berhubungan dengan Amerika Serikat membuat orang waras menjadi gila.” Lalu apa yang akan ia katakan hari ini mengenai krisis yang terjadi antara Riyadh dan Washington di bawah pemerintahan Obama, yang telah melampaui oposisi yang terjadi pada masa pemerintahan Bush?

Semua indikasi yang ada menunjukkan bahwa dasar hubungan antara Washington dan Riyadh sudah tidak lagi sama; ada sebuah perubahan dramatis yang berdampak kepada mereka. Drama setelah perang dingin yang telah membedakan dari saat itu. Lebih dari itu, AS menunjukkan dirinya sebagai pencipta penguasa internasional, yang meminimalisir ketergantungannya pada minyak Saudi. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak memaksakan untuk tetap menjaga hubungan ini yang bertahan selama beberapa dekade dengan Kerajaan Saudi, menurut Christopher Davidson, penulis buku After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchy (Setelah para Syeikh: Datangnya Keruntuhan Monarki Teluk).

Di antara indikator-indikator yang menarik perhatian Saudi dan membuat mereka geram adalah apa yang terjadi selama tim reformasi untuk keamanan nasional pada masa periode kedua pemerintahan Obama, ketika tidak ada tokoh papan atas AS yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Saudi. Ini sendiri sudah membuktikan mundurnya Kerajaan dari daftar kepentingan Kementerian Luar Negeri Amerika dan para perencana keamanan nasional Amerika dalam periode Obama ini.

Ada peningkatan pendirian di antara para penentu keputusan di Amerika Serikat bahwa prioritas utama mereka berbeda dengan prioritas Saudi, dan kepentingan dari kedua negara sudah tidak lagi harmonis. Sebagai contohnya, jika Washington harus memilih antara bekerja untuk menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir atau kekuasaan Saudi, maka prioritas mereka tidak diragukan lagi adalah menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir.

Walaupun dengan kritik-kritik keras dari Saudi tersebut, pemerintah Obama belum mengeluarkan sikap yang keras dan bahkan lebih cenderung memilih “diplomasi pasif” dan menahan kemarahan Saudi dengan membuat mereka mengerti bahwa gap yang ada tidak melebar, dan mengirimkan pesan kepada mereka bahwa kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan berada pada posisi pertama.

Meski sikap resmi Amerika terhadap Kerajaan tenang, beberapa sikap keras non resmi nampak terhadap Saudi (dari para Jurnalis, akademisi, para ahli dalam pusat penelitian, mantan karyawan di pemerintah Amerika). Tidak dapat dikesampingkan bahwa departemen-departemen resmi Amerika Serikat berada di belakang pesan-pesan tidak langsung yang dikirimkan ke Riyadh. Dalam hal ini, orang dapat merujuk pada editorial keras oleh Fareed Zakaria di majalah Time (11 November 2013) di bawah headline: “Orang Saudi adalah orang gila: penjahat!,” dan Zakaria dikenal dengan hubungan kuatnya dengan departemen Amerika dan ia juga sebagai presenter di program mingguan CNN yang sering menayangkan masalah-masalah luar negeri. Editorial itu dimulai dengan sub judul “Mengapa kita tidak perlu peduli bahwa negara paling tidak bertanggung jawab di dunia tidak disenangi di Amerika Serikat.” Ia menambahkan: “Jika ada penghargaan untuk kebijakan luar negeri yang paling tidak bertanggung jawab maka pasti akan dianugerahkan kepada Saudi Arabia.. Namun apapun yang orang pikirkan mengenai pemerintahan Obama dalam menangani kawasan, pastinya ukuran terakhir dari kebijakan luar negeri Amerika harus bagaimana dapat diterima oleh Kediaman Saud!”

Zakaria menyatakan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dikutip dari sebuah bocoran dokumen oleh “Wikileaks” pada bulan Desember 2009 yang mengatakan bahwa Arab Saudi tetap sebagai “basis finansial” untuk terorisme, dan Riyadh hanya mengambil “aksi terbatas” untuk menghentikan aliran dana kepada Taliban dan kelompok semacam itu.”

Zakaria juga mengutip ucapan Stuart Levey, Bendahara Resmi Tertinggi di tahun 2007, sebagaimana disampaikan kantor berita ABC bahwa: “Jika saya dapat menjentikkan jari dan memutuskan dana dari suatu negara, maka itu adalah Arab Saudi.. Bangsa yang paling bertanggung jawab atas bangkitnya radikalisme Islam dan militanisme di seluruh dunia. Selama empat dekade belakangan, kekayaan minyak yang melimpah milik Kerajaan telah digunakan untuk menanggung ekspor ekstrimisme, intoleransi dan kejahatan atas nama Islam yang diajarkan oleh para ulama Wahhabi.”

Lebih dari itu, Zakaria mengutip mantan Menteri Hukum Pakistan, Iqbal Haidar, yang mengatakan pada tahun 2012 bahwa: “Apakah mereka Taliban atau Lashkar-e Taliba, ideologi mereka Wahhabi Saudi tanpa ada keraguan sekecil apapun.” Ia menambahkan: “Tidak ada keraguan bahwa Arab Saudi mendukung kelompok Wahhabi melalui Pakistan.”

Fareed Zakaria menyimpulkan dengan mengatakan: “Apapun alasannya, kita harus akui bahwa: Ya, Saudi Arabia sedang marah dengan Amerika Serikat. Tetapi apakah kita yakin bahwa itu adalah tanda bahwa Washington sedang melakukan sesuatu kesalahan?”

Terlepas dari Fareed Zakaria menyerang Arab Saudi dengan sangat pedas, banyak komentator dan kolumnis berpengaruh di beberapa harian Amerika Serikat mengkritik kebijakan luar negeri Saudi dengan sangat keras. Sebagai contohnya, Fred Kaplan menulis sebuah artikel pada sebuah headline: “A Royal Pain” (Sakitnya Kerajaan). Pada pendahuluannya, Kaplan merujuk pada perbedaan-perbedaan antara Arab Saudi dan pemerintahan Obama dengan perlemahan posisi Kerajaan di dunia, dan menyimpulkan bahwa: “Obama harus memperjelas bahwa kepentingan kita di Timur Tengah tidak dibungkus dengan keinginan-keinginan atau nasib keluarga Kerajaan seperti pada waktu lalu.”

Untuk bagian itu, Doug Bandow menerbitkan di website Huffington Post sebuah artikel yang secara keras mengkritik keluarga Kerajaan Saudi. Bandow, seorang peneliti di CATO Institute, yang bekerja sebagai asisten khusus untuk presiden pada masa pemerintahan Ronald Reagan, menilai bahwa: “Saudi Arabia marah dengan Washington. Dalam pandangan Riyadh, pemerintah Amerika tidak cukup melakukan dukungan terhadap tirani dan perang di Timur Tengah.”

Penulis menyangkal seruan Saudi untuk memberikan perhatian kepada rakyat Suriah yang sedang dijagal dengan senjata kimia di tangan Assad (menurut Turki Al Faisal) yang tidak dapat melakukan itu semua jika bukan untuk terhindarnya Presiden Amerika Serikat dari hukuman atasnya setelah melewati garis merah yang ditentukan oleh Obama sendiri.

Doug Bandow lebih jauh mengingatkan keluarga kerajaan Saudi bahwa mereka dulu mendukung mantan Presiden Irak Saddam Hussein dalam pelanggarannya atas Iran, saat ia menggunakan senjata kimia dan membunuh hingga satu juta orang, dan menyimpulkan bahwa: “Tetapi penjagalan massal oleh aliansi de facto Riyadh (pada masa perang Irak-Iran – pentj) kurang penting bagi keluarga Saudi ketimbang mengalahkan rezim Islam Syiah (Iran).

Pada kampanye yang nampak gagal dimana Saudi memimpin dalam memengaruhi koridor keputusan di Washington dan meminta mereka untuk bekerja bersama dengan mereka, Bandow mengatakan bahwa: “Tetapi orang Amerika tidak seharusnya fokus pada elit penguasa Saudi, yang membeli apa yang mereka mau, yang frustasi bahwa mereka tidak lagi secara mudah membeli pelayanan Washington.. Bahkan, pemerintah Obama seharusnya mengatakan kepada teman-teman luar negeri Amerika bahwa tindakan-tindakan Washington untuk kepentingan rakyat Amerika, dan bukan untuk diktator yang korup.”

Doug Bandow menyimpulkan artikelnya dengan mengatakan: “Presiden Obama layak mendapat pujian atas penolakannya untuk membelokkan kebijakan Amerika untuk disesuaikan dengan tingkah laku Kerajaan di Riyadh. Washington mungkin tidak akan mampu menghentikan Saudi dalam menyebarluaskan tirani dan perang. Tetapi Amerika tentu tidak seharusnya membantu mereka dalam apa yang mereka cari.”

Arab Saudi: Tak Ada Jalan Keluar dari Amerika Serikat

Daftar pihak yang berkeberatan dengan Kerajaan Saudi dalam kelas elit Amerika dan posisi lainnya sangatlah panjang, dan poin yang cukup signifikan di sini adalah kritikus-kritikus yang telah menggunakan suara tajam terhadap apa yang dianggap sebagai aliansi yang memiliki “hubungan khusus” dengan Amerika Serikat.

Di antara kritikus-kritikus ini adalah mantan karyawan pemerintah yang bekerja pada pemerintahan sebelumnya, dan beberapa di antara mereka memiliki hubungan dengan Partai Republik dan memiliki banyak kritik terhadap pemerintahan Obama, seperti Kori Schake yang menguasai banyak posisi di Pentagon, Dewan Keamanan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, sebagai tambahan untuk partisipasi kuatnya pada kampanye presidensial kandidat Partai Republik John Mc Cain pada tahun 2008. Schake menerbitkan artikelnya pada majalah kebijakan luar negeri di bawah judul: Saudi Arabia Unhappy. So What? (Arab Saudi Tidak Senang. Lalu Kenapa?).

Schake mengatakan: “Namun ketidaksenangan Saudi bukan merupakan bukti bahwa kebijakan Amerika salah. Kebijakan pemerintahan Obama salah, tetapi bukan pada jalan atau alasan-alasan karena Saudi mengkritik mereka. Dan membawa kebijakan Amerika Serikat sejalan dengan Arab Saudi mungkin akan membuat Timur Tengah bahkan lebih sedikit untuk kepentingan Amerika daripada kecerobohan yang dimiliki pemerintahan Obama.

Schake menambahkan: “Arab Saudi menginginkan Timur Tengah yang sangat berbeda dari apa yang kita lakukan. Saudi menentang demokrasi. Mereka menentang kebebasan pers. Mereka menentang kebebasan nurani dan mempraktikkan keimanan yang berbeda dari Islam. Mereka menentang persamaan hak wanita di hadapan hukum. Mereka menentang pendapat bahwa setiap orang memiliki hak dan pinjaman (uang) dalam cara-cara terbatas dan tujuan tertentu kepada pemerintah.”

“Bukan saja Saudi menentang nilai-nilai dasar rakyat Amerika ini, namun mereka telah mendanai dan mempersenjatai beberapa jihadis yang mematikan.”

“Saudi sekarang menginginkan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung para jihadis di Suriah sebagai balasan kekuasaan yang dalam di pemerintahan Mesir (sebuah model yang akan dihidupkan secara terus menerus di seluruh kawasan).”

Setelah penulis menangkap opsi-opsi bahwa Riyadh mungkin akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Obama dan perkiraannya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dihasilkan dari opsi-opsi ini, ia menawarkan saran kepada pemerintahan Obama untuk menggunakan istilah “garis merah” yang presiden sendiri menggunakannya, namun kali ini terhadap Saudi, dengan mengatakan: “Dan jika ada satu garis merah yang Presiden Obama telah membuatnya dipercaya, maka ini adalah suatu kerelaannya untuk tidak menghiraukan negara yang bergantung pada bantuan Amerika.”

Opsi-opsi Saudi atas Amerika Serikat

Jauh dari tuntutan-tuntutan yang diiringi oleh meningkatnya secara hebat hubungan Riyadh-Washington, sebuah pengamatan yang hati-hati terhadap realitas kerjasama antara dua bagian yang secara jelas mengindikasikan bahwa bahwa hal ini merupakan sebuah ketidakcocokan. Pihak Saudi adalah pihak yang lemah dari hubungan ini, dan bukan pada posisi dimana Saudi dapat memaksakan kondisinya, oleh karena itu opsi-opsinya sangat terbatas, jika tidak ingin dikatakan tidak ada sama-sekali.

Berdasarkan pandangan ini, apa yang Pangeran Bandar bin Sultan kutip yang mengatakan tentang ketentuan negaranya untuk menurunkan level hubungan dengan AS dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bergantung (kepada Washington), sebagai tambahan kepada Duta Besar Saudi untuk Inggris, ancaman Pangeran Mohammad bin Nawaf dalam sebuah artikel yang ia tulis di harian New York Times (Desember 2013) bahwa semua opsi terbuka untuk negaranya. Pernyataan ini hanya kata-kata tanpa tindakan, karena sangat sulit bagi Kerajaan yang telah menjalin ikatan kuat dengan Amerika Serikat untuk beberapa dekade yang panjang untuk menemukan aliansi alternatif dengan mudah.

Apa saja opsi-opsi yang terbuka bagi keluarga Kerajaan Arab Saudi?

Alternatif kekuatan ini terbatas pada China, Rusia, dan Uni Eropa serta kemudian bagian besar yang terdiri dari 28 negara, dua di antaranya adalah Perancis dan Inggris.

China: Tidak diragukan lagi, hubungan Saudi-China telah berkembang secara cepat dalam beberapa tahun belakangan. Dimulai dari tahun 2009, ekspor minyak Saudi ke China melebihi dari yang diekspor ke Amerika Serikat yang mencapai 1.2 juta barrel per hari yang merupakan setidaknya 21% dari total impor minyak China dari seluruh dunia. Hal ini diiringi dengan meningkatnya investasi China di Saudi Arabia pada bidang yang berbeda-beda. Layak untuk mengatakan bahwa perusahaan kontraktor China adalah para pembuat sistem kereta yang mengangkut para peziarah di kota suci Mekkah.

Namun, perkembangan hubungan ekonomi antara Riyadh dan China yang harmonis ini tidak nampak pada level politik, karena kemungkinan perkembangan hubungan politik antara China dan Arab Saudi mengecil karena kedua pihak dalam posisi berhadapan pada kasus krisis Suriah.
Lebih dari itu, ketegangan yang terjadi saat ini di propinsi Xinjiang yang memiliki mayoritas Muslim di China agar para pemimpin China berhati-hati dengan keluarga Kerajaan Saudi, dan ikatan kuat antara China dan Tehran membangun kecurigaan dan perhatian dari para pemimpin Riyadh.

Rusia: Berbeda dengan China, Rusia adalah negara pengekspor minyak, dan rata-rata produksi minyak mereka setiap harinya melebihi produksi minyak Saudi pada akhir 2013, dengan melabeli negaranya sebagai negara penghasil minyak nomor satu dunia, karena mereka memproduksi 10,38 juta barrel per hari sementara Saudi memproduksi 9,35 juta barrel per hari. Oleh karena itu, hubungan antara Moskow dan Riyadh lebih cenderung kepada persaingan daripada saling kebergantungan.

Terlepas dari itu, Saudi, yang telah menunjukkan ketertarikan mereka dalam membangun hubungan, juga tertarik dengan Rusia sebagai eksportir senjata, dan ini adalah topik diskusi pada kunjungan Pangeran Bandar bin Sultan dua kali ke Moskow pada tahun 2013.

Kunjungan serupa oleh Menteri Pertahanan Saudi Suleiman bin Sultan ke Moskow diharapkan untuk menutup sejumlah perjanjian pembelian senjata dengan Rusia yang diperkirakan mencapai 12 juta dollar. Pada konteks yang sama, harian Kommersant yang dekat dengan Kremlin telah menyebutkan bahwa Arab Saudi telah setuju untuk mendanai dua miliar dollar pembelian senjata Rusia untuk Mesir.

Tentunya, kepemimpinan Saudi memiliki perhitungan khusus dalam mengadopsi kebijakan “wortel dan tongkat” terhadap Moskow, dengan harapan akan menekannya menjauh dari Damaskus. Namun, tahun-tahun panjang perang di Chechnya dan serangan teroris yang turut menyertai menargetkan tujuan-tujuan Rusia yang membuatnya sulit untuk menutup gap yang cukup dalam antara Moskow dan Riyadh.

Perancis dan Inggris: Perancis dan Inggris tetap pada “opsi-opsi” terdepan menurut Penasihat Kabinet Saudi, Nawaf Obeid. Hubungan dengan Inggris cukup lama. Sedangkan untuk Perancis, hubungan dengan mereka nampaknya pada kondisi terbaiknya saat ini, mengingat kesepakatan (pembelian) senjata antara Riyadh dan Paris. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan Perancis, Jean Yves Le Drian, telah mengunjungi Kerajaan Saudi pada Oktober 2013 lalu untuk yang ketiga kalinya sejak menduduki jabatannya pada bulan Mei 2012 dan mengatakan bahwa: “Arab Saudi dan Perancis ikut andil dalam menyatukan pendekatan pada krisis utama di Kawasan (Timur Tengah), yang paling utama adalah masalah Nuklir Iran dan krisis Suriah.”

Kemana Arah Hubungan Saudi-Amerika?

Setelah Saudi sangat letih dengan apa yang mereka mampu lakukan untuk mengirimkan pesan ke Amerika Serikat dan seluruh Dunia bahwa mereka sangat tidak puas dengan pemerintahan Amerika dan kebijakan-kebijakan Timur Tengahnya, maka sebuah pertanyaan spontan keluar: Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Saudi, dan seberapa jauh mereka dapat menyingkir dari Washington?

Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Saudi telah bertaruh pada intervensi langsung Amerika Serikat di Suriah sebagai pendahuluan untuk menggulingkan rezim Bashar Al-Assad.

Hipotesa perang atas Suriah ini kandas dalam konfrontasi Saudi Arabia terhadap Iran, yang hal ini sangat bergantung pada Amerika Serikat karena Saudi tidak dapat berdiri sendiri di hadapan Iran. Hal ini meningkatkan perasaan pahit bagi mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, yang mengatakan bahwa: “Saudi ingin memerangi Iran (bersama Amerika) hingga orang Amerika terakhir.”

Namun, kesepakatan sementara nuklir antara kekuatan-kekuatan Barat dan Iran terlihat sebagai skenario terburuk bagi Saudi akibat dari ketakutan mereka bahwa pendekatan Amerika-Iran akan mengakhiri isolasi, sebagaimana Amerika telah mencoba untuk memaksakannya kepada Iran setelah Revolusi Islam Iran 1979. Hal ini memberikan peluang yang jarang bagi Arab Saudi untuk menempatkan diri mereka sendiri sebagai pemain utama di Teluk. Atas dasar itu, mimpi terburuk Saudi adalah membayangkan kembalinya persamaan di Kawasan yang telah terbentuk di era 70-an, ketika Iran (di bawah rezim boneka AS, Reza Pahlevi – pentj) memainkan peran sebagai kekuatan pelindung utama di Teluk di bawah persetujuan Amerika Serikat, dan Saudi akan ditinggalkan dengan peran sebagai partner yang kecil.

Arab Saudi Tak Punya Aliansi Alternatif Selain Amerika Serikat

Setelah kepercayaan keluarga Kerajaan Saudi terhadap Washington terguncang dan mengekspresikan perasaan tidak senangnya yang mereka mampu tunjukkan secara maksimum, akankan Saudi berpisah dengan Amerika Serikat?

Nampaknya ini tidak akan terjadi, karena Saudi tidak memiliki tempat lain untuk pergi – berdasarkan beberapa analis asal Amerika.

Duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh tahun 2001-2003, Robert Jordan, mengatakan: “Tidak ada negara di dunia ini lebih mampu memberikan perlindungan pada ladang minyak dan ekonomi mereka selain dari Amerika Serikat, dan Saudi menyadari itu. Kita tidak akan melihat mereka melompat dari orbit itu.”

Robert Jordan menambahkan: “Akan ada kontak lebih banyak kepada Rusia dan China dari waktu lalu. Mereka juga telah pergi ke tempat lain untuk senjata sebelumnya, dan kita akan melihat lebih dari yang lalu, namun keseluruhan lingkungannya akan tetap Amerika sentris.”

Kita berada di hadapan hubungan yang dalam dan kusut pada aspek-aspek yang berbeda, karena tentara Saudi dan angkatan udaranya dibangun mirip dengan tentara Amerika yang mensuplai mereka dengan senjata dengan jumlah yang banyak, sebagai tambahan atas dukungan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka. Terlebih lagi, ekonomi Kerajaan sangat kuat melekat dengan Amerika Serikat yang setiap usaha serius apapun untuk memutuskan kelekatan ini pada jangka panjang akan memiliki harga yang sangat mahal dan berat.

Pembaharuan yang cepat pada sejumlah proyek yang sedang dijalankan Amerika di Kerajaan dan sejumlah kontrak-kontrak yang telah mereka tutup (setujui) membuktikan kelekatan yang tak terpisahkan antara kedua pihak. Sebuah contoh dari hal itu adalah kerjasama yang kuat antara pihak keamanan dan pasukan Amerika dengan pasukan Saudi, dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk memutuskan kerjasama ini. Amerika memberikan peralatan dan melatih Pasukan Pengaman Nasional Saudi, yang merupakan pasukan keamanan internal utama untuk rezim Saudi, dan mereka telah melakukan itu sejak 1977, ketika mereka telah membuat fasilitas kemanan untuk sebuah unit dengan 35 ribu anggota Pasukan Pengaman Nasional yang disebar untuk melindungi fasilitas minyak, ladang desalinasi (penghilangan kadar garam dari air untuk minum), pembangkit listrik, dan fasilitas vital lainnya di berbagai negara.

Sebagaimana biaya untuk senjata dan pelayanan militer yang telah dituntut oleh Saudi kepada Amerika pada beberapa tahun lalu, nampak seperti khayalan karena jumlahnya mencapai 60 miliar dollar, termasuk 34 miliar dollar total penjualan senjata Amerika kepada Saudi pada tahun 2012 yaitu sepuluh kali lebih dari tahun 2011, dan baru-baru ini Kongres Amerika mengumumkan niatnya untuk menutup kesepakatan 6.8 miliar dollar pembelian senjata dengan Kerajaan.

Dapatkah ketegangan hubungan saat ini antara Riyadh dan Washington diacuhkan?

Pernyataan-pernyataan resmi Saudi terhadap Amerika Serikat tidak seharusnya diacuhkan yang merupakan indikasi niat mereka untuk tidak menghiraukan lagi kerjasama strategis dengan Washington, khususnya di tengah-tengah perubahan besar di kawasan. Kampanye Saudi ini hanya bertujuan pada penekanan untuk memberikan dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang tidak memuaskan Riyadh, menimbang apa yang sedang terjadi mencerminkan pandangan yang bertolak belakang dari perubahan di kawasan, dan rezim Saudi tidak dapat memaksakan kehendaknya. Kedua aliansi ini cepat atau lambat akan mengatasi ketidaksepahaman mereka karena penarikan Saudi dari hubungannya dengan Amerika Serikat akan sangat mahal.

*) Diterbitkan atas izin dari penulis artikel dengan Judul asli: Al Allaqaat As Saudiyah-Al Amrikiyyah: Awashif As-Shahra’ (The Saudi American Relations: Storms of the Desert) dan telah diterbitkan oleh harian Libanon Al-Safir.

Penerjemah: Mochammad Baagil, Maret – 2014 – embaagil@hotmail.com

**) Dr.Ahmad Malli adalah seorang Professor di bidang Politik Internasional pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Libanon, sekaligus pengamat politik Libanon yang memperoleh gelar doktornya di bidang politik dari Sorbonne University, Perancis.

sumber : http://www.islamtimes.org/

NO COMMENTS