Memecah Gelombang Gerakan Wahabi di Kampung Nelayan (1)

0
1,522 views

Jepara, NU Online 
kampung nelayanKompleksnya problem yang dihadapi oleh Nelayan mulai dari ketidakstabilan harga hasil tangkapan (ikan), maraknya praktik-praktik kelautan yang merugikan nelayan (Industrialisasi wilayah pesisir dan penambangan pasir), konflik antar nelayan karena penggunaan alat tangkap modern (trawl/cothok/arad), mendorong Lakpesdam NU Jepara untuk melakukan pendampingan terhadap Nelayan.

Pendampingan Nelayan khususnya nelayan Jepara utara yang tergabung dalam wadah  Fornel (Forum Nelayan). Fornel Merupakan gabunagan dari 20 kelompok nelayan di wilayah Jepara utara (Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo). Jika di lihat dari panjang pantai Jepara kurang lebih 80 Kilo Meter, Fornel ada di separo panjang pantai Jepara dan merupakan daerah rawan konflik baik dengan nelayan lokal sendiri maupun nelayan dari luar Jepara.

Sementara itu advokasi Lakpesdam NU Jepara pada Fornel dilakukan sejak Tahun 2007, di awali oleh kasus kerusakan jaring nelayan karena tertabrak kapal pengangkut batu bara yang menyuplai PLTU Tanjung Jati B, Lakpesdam NU melakukan advokasi secara intens sampai didapatkanya ganti rugi dari pihak PLTU TJB.

Proses pergumulan dan advokasi ini terus dilakukan seolah tanpa mengenal lelah, dalam perkembangannya ranah advokasi Lakpesdam NU terhadap nelayan tidak hanya konflik nelayan dengan PLTU TJB tetapi Lakpesdam NU juga melakukan advokasi dalam hal kebijakan anggaran, proses penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan kelauatan, perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan akses jaminan kesehatan masyarakat maupun jaminan kesehatan daerah, serta akses pemenuhan hak dasar lainya.

Dalam melakukan advokasi ini Lakpesdam melakukan jejaring dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap nelayan diantaranya YAPHI Solo, LBH-Semarang, Layar Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan termasuk dengan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Proses mendinamisir masyarakat Nelayan berjalan secara baik, namun disekitar Tahun 2010 berawal dari tingginya kasus kerusakan jarring nelayan oleh kapal pengangkut batu bara yang mencapai 25 kasus lebih dalam kurun waktu tidak kurang dua bulan mendorong FORNEL bersama dengan Lakpesdam NU, YAPHI dan LBH-Semarang melakukan negosiasi dengan pihak PLTU TJB secara lebih intens.

Beberapa upaya dilakukan diataranya meminta Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memfasilitasi dan memediasi namun berakhir dengan kekecewaan, sehingga upaya melakukan negosiasi secara langsung dilakukan, pada saat itulah derasnya gelombang pemberitaan media tentang kasus ini, mendorong juga PLTU TJB melakukan langkah-langkah persuasif diantaranya meminta bantuan Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) yang merupakan organ taktis dari sebuah partai Islam yang dekat dengan gerakan Wahabi untuk melakukan lobi-lobi dengan nelayan.

Negosiasi berjalan alot dan panjang, nelayan bersama Lakpesdam NU dan jaringan berbenturan dengan PLTU TJB, PT. PLN Persero dan PPNSI, hasil pertemuan atau negosiasi itu menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa kesepakatan itu diataranya; 1). Kesanggupan pihak PLTU TJB memberikan ganti rugi, 2). Adanya nota kesepahaman dan mekanisme penyelesaian jangka panjang jika terjadi kerugian nelayan dikemudian hari sebagai akibat dari aktivitas PLTU TJB secara umum.

Bertitik dari situlah kemudian advokasi Lakpesdam NU tidak hanya sebatas menuntut hak nelayan secara matriil, tapi advokasi ideolagi Ke-NU-an nelayan menjadi pekerjaan tambahan yang harus digarap secara serius, karena mayoritas nelayan yang tergabung dalam Fornel merupakan Jamaah NU. Semangat ini yang terus dikobarkan dalam diri person-person Lakpesdam NU Jepara.(bersambung)

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Badiul Hadi

sumber : http://www.nu.or.id/

NO COMMENTS